KARAWANG — Ironi pengelolaan aset pemerintah kembali mencuat di Kabupaten Karawang. Di tengah besarnya anggaran daerah yang setiap tahun digelontorkan untuk pembangunan, rehabilitasi, hingga pemeliharaan berbagai fasilitas pemerintahan, sebuah gedung milik pemerintah justru terlihat terbengkalai dan mengalami kerusakan meski belum pernah difungsikan secara optimal.
Kondisi tersebut terlihat di Kantor Pemda II yang berada di Kampung Lubangsari, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur. Gedung yang sebelumnya direncanakan untuk menunjang aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang itu kini justru menghadirkan tanda tanya besar mengenai pola pengamanan, pemeliharaan, serta perencanaan penggunaan aset milik pemerintah daerah.
Dari kondisi di lapangan, bangunan yang semestinya menjadi fasilitas penunjang pelayanan pemerintahan tersebut tampak tidak terawat. Rumput liar tumbuh di sejumlah bagian halaman. Beberapa elemen bangunan mengalami kerusakan, sementara bagian atap dilaporkan mengalami kebocoran hingga terdapat titik yang bolong.
Ironisnya, gedung tersebut disebut belum pernah benar-benar ditempati untuk menjalankan aktivitas kedinasan sebagaimana tujuan awalnya.
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada satu hal sederhana: bagaimana sebuah aset pemerintah yang belum digunakan bisa mengalami kerusakan sedemikian rupa?
Jika sebuah gedung belum ditempati, semestinya pengamanan dan pemeliharaan menjadi bagian penting dari manajemen aset. Apalagi aset tersebut dibangun menggunakan uang negara yang bersumber dari APBD.
Kerusakan pada bangunan yang belum dimanfaatkan tentu bukan sekadar persoalan fisik. Kondisi tersebut berpotensi menunjukkan adanya persoalan dalam siklus pengelolaan aset pemerintah, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga pengawasan.
Aset Pernah Dicuri, Tetapi Penjagaan Belum Jelas
Persoalan menjadi semakin serius karena sebelumnya dilaporkan pernah terjadi kehilangan sejumlah aset di lokasi tersebut.
Namun, hingga kini lokasi tersebut disebut belum memiliki penjagaan yang memadai.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Ketika sebuah aset pemerintah diketahui pernah menjadi sasaran pencurian, mengapa sistem pengamanannya belum juga menjadi prioritas?
Gedung pemerintah bukan bangunan pribadi yang dapat dibiarkan kosong tanpa pengawasan. Di dalamnya terdapat aset negara yang seluruhnya memiliki nilai ekonomi dan administrasi.
Tidak adanya penjagaan berpotensi membuat aset yang tersisa semakin rentan terhadap kerusakan maupun kehilangan.
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengamanan aset tersebut dan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan selama gedung belum digunakan.
Dinas PUPR Akui Belum Ada Penjagaan
Kabid Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Choirul, mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat penjagaan di kawasan Pemda II tersebut.
“Masih bahasan kita. Lagi cari solusinya,” ujar Choirul.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting. Sebab, ketika kondisi gedung sudah mengalami kerusakan dan sebelumnya terdapat informasi mengenai kehilangan aset, solusi pengamanan seharusnya tidak berhenti pada pembahasan.
Publik tentu menunggu langkah nyata pemerintah daerah.
Apakah akan ditempatkan petugas keamanan? Apakah akan dipasang sistem pengawasan? Atau akan dilakukan langkah lain untuk memastikan aset pemerintah tidak kembali menjadi sasaran pencurian?
Semua itu semestinya dapat dijelaskan secara terbuka.
Rp1,5 Miliar Disiapkan, Gedung Belum Juga Berfungsi
Di tengah kondisi gedung yang terbengkalai, Dinas PUPR Kabupaten Karawang saat ini disebut tengah menyusun anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk menyelesaikan pembangunan atau pekerjaan yang masih diperlukan.
Anggaran tersebut rencananya akan masuk tahap pelelangan.
Choirul menyebut proses lelang belum dilakukan karena anggaran masih dalam tahap pembahasan internal.
“Tahap lelang belum, masih ada di dapur kita,” ujarnya.
Rencana pengalokasian anggaran baru ini tentu sah-sah saja sepanjang memiliki dasar kebutuhan, perencanaan yang jelas, serta mengikuti seluruh ketentuan pengadaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Namun, justru karena nilainya mencapai miliaran rupiah, masyarakat memiliki alasan kuat untuk meminta transparansi.
Apa saja pekerjaan yang akan dibiayai Rp1,5 miliar tersebut?
Mengapa sebuah gedung yang belum digunakan membutuhkan anggaran lanjutan?
Apa penyebab pekerjaan sebelumnya belum membuat gedung dapat difungsikan?
Bagaimana perhitungan kebutuhan anggarannya?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pemerintah memastikan anggaran tambahan tersebut tidak kembali menghasilkan bangunan yang nantinya terbengkalai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang rakyat.
Puluhan Pekerja Disebut Masih Menunggu Pembayaran
Persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan muncul dari para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam pekerjaan perbaikan partisi di gedung tersebut.
Salah seorang pekerja bernama Udin mengatakan dirinya bekerja bersama sekitar 50 pekerja lainnya.
Namun, kondisi di lapangan kini berbeda. Sebagian besar pekerja sudah tidak berada di lokasi dan hanya tersisa sekitar lima orang.
“Saya di sini lakukan perbaikan partisi dengan 50 pekerja lainnya, cuma yang ada saat ini hanya 5 orang,” ujar Udin.
Informasi mengenai pekerja yang disebut masih menunggu pembayaran menambah panjang daftar persoalan yang harus mendapat penjelasan.
Sebab, pekerjaan konstruksi bukan hanya berbicara mengenai bangunan yang berdiri secara fisik. Ada hak tenaga kerja, kewajiban kontraktor, administrasi pekerjaan, progres pekerjaan, hingga mekanisme pembayaran yang harus jelas.
Ketika ada pekerja mengaku belum menerima pembayaran, maka pihak terkait semestinya segera memberikan penjelasan mengenai status pembayaran tersebut.
Apakah pembayaran memang masih dalam proses?
Apakah terdapat persoalan administrasi?
Atau terdapat permasalahan antara pekerja dengan kontraktor atau pemborong?
Semua pihak yang berkepentingan perlu memberikan klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik baru.
Menurut Choirul, persoalan pembayaran pekerja merupakan tanggung jawab kontraktor atau pemborong.
Penjelasan tersebut tentu menjadi dasar bagi publik untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak pelaksana pekerjaan.
Jangan Sampai Uang Rakyat Hanya Berputar di Atas Kertas
Kondisi Pemda II Karawang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali tata kelola aset secara menyeluruh.
Aset pemerintah bukan sekadar bangunan yang tercatat dalam daftar inventaris. Aset merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan.
Ketika sebuah gedung dibangun menggunakan anggaran publik kemudian tidak segera dimanfaatkan, sementara kerusakan mulai muncul, maka biaya sosial dan ekonominya menjadi semakin besar.
Pemerintah bukan hanya kehilangan manfaat dari gedung tersebut, tetapi juga berpotensi harus kembali mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kerusakan yang muncul akibat gedung tidak digunakan atau tidak dirawat secara optimal.
Inilah yang patut menjadi perhatian.
Jangan sampai pemerintah membangun, lalu membiarkan rusak, kemudian menganggarkan lagi untuk memperbaiki kerusakan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Jika pola semacam itu terjadi berulang, publik wajar mempertanyakan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Sorotan Terhadap Tata Kelola Aset Harus Dijawab dengan Data
Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pentingnya pengawasan terhadap aset dan anggaran daerah.
Berbagai catatan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar dokumen administratif yang selesai setelah dibaca.
Apabila memang terdapat temuan atau catatan mengenai pengelolaan aset, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan langkah perbaikannya.
Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa persoalan sedang dibahas.
Publik membutuhkan data, jadwal, target dan tindakan nyata.
Berapa nilai aset Pemda II?
Kapan gedung mulai dibangun?
Berapa total anggaran yang sudah dikeluarkan?
Apa saja pekerjaan yang telah selesai?
Apa saja pekerjaan yang belum selesai?
Siapa pelaksana pekerjaan sebelumnya?
Bagaimana status administrasi dan serah terima aset?
Berapa nilai kerusakan saat ini?
Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian?
Dan kapan gedung tersebut benar-benar akan dimanfaatkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab apabila pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan transparan.
Potensi Pemborosan Harus Dicegah Sejak Dini
Pemerintah daerah perlu memahami bahwa kritik masyarakat terhadap aset terbengkalai bukan semata-mata kritik terhadap sebuah gedung.
Yang dipersoalkan adalah efisiensi penggunaan uang rakyat.
Setiap rupiah APBD berasal dari sumber penerimaan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, ketika terdapat aset yang belum memberikan manfaat maksimal tetapi membutuhkan tambahan anggaran, pemerintah harus mampu menjelaskan urgensinya.
Jangan sampai masyarakat melihat pola yang berulang:
bangun — kosong — rusak — anggarkan lagi — perbaiki — kemudian kembali tidak digunakan.
Jika pola seperti itu terjadi, maka yang bermasalah bukan hanya bangunannya, tetapi sistem perencanaannya.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan selalu memiliki konsep pemanfaatan yang jelas sejak awal.
Publik Menunggu Langkah Pemkab Karawang
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dinas PUPR.
Gedung Pemda II tidak boleh terus dibiarkan menjadi bangunan kosong yang perlahan kehilangan fungsi dan nilai manfaatnya.
Jika memang akan digunakan oleh Dinas PUPR, maka harus ada kepastian kapan gedung tersebut diselesaikan dan mulai digunakan.
Jika membutuhkan tambahan anggaran Rp1,5 miliar, maka rincian kebutuhan dan dasar penganggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika sebelumnya terjadi kehilangan aset, maka sistem keamanan harus diperbaiki.
Jika terdapat pekerja yang belum menerima pembayaran, maka status kewajiban kontraktor harus dijelaskan.
Dan jika terdapat kekurangan dalam perencanaan sebelumnya, maka pemerintah harus berani melakukan evaluasi.
Masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.
Masyarakat hanya meminta agar aset milik negara tidak dibiarkan terbengkalai dan uang rakyat tidak digunakan tanpa manfaat yang jelas.
Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak
Kondisi Pemda II Karawang seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap aset daerah.
Jangan menunggu bangunan semakin rusak.
Jangan menunggu aset kembali hilang.
Jangan menunggu persoalan pekerja melebar.
Dan jangan menunggu pemberitaan media semakin ramai baru kemudian dilakukan pembenahan.
Aset pemerintah harus dijaga sejak pertama kali dibangun hingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi satu gedung di Lubangsari.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola uang dan kekayaan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kepastian mengenai waktu pasti Gedung Pemda II tersebut akan difungsikan sepenuhnya.
Publik pun patut menunggu penjelasan resmi Pemkab Karawang terkait total anggaran yang telah dikeluarkan, kondisi pekerjaan, status aset, rencana penggunaan gedung, rincian kebutuhan anggaran Rp1,5 miliar, serta langkah pengamanan dan pemeliharaan aset ke depan.
Jangan sampai gedungnya berdiri megah, tetapi manfaatnya kosong. Jangan sampai anggarannya besar, tetapi pertanggungjawabannya justru samar.
Lucia kusali
0 Komentar